Bermanfatkah Kode Etik Jurnalistik PWI bagi Publik?

Sumber: www.AnneAhira.com

Lebih dari 30 tahun terkungkung oleh rezim otoriter yang bersikap represif terhadap kebebasan menyiarkan dan mengakses informasi, menyebabkan terbukanya keran kebebasan sebagai salah satu dari ‘bonus’ reformasi dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah keniscayaan

Satu hal yang sangat menarik adalah adanya gejala sangat kuatnya sikap reaktif masyarakat terhadap ‘sistem lama’ ketimbang antisipatif terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dalam ‘sistem baru’.

Artinya, masyarakat lebih kuat bereaksi terhadap kontrol negara yang sangat ketat terhadap informasi dan opini di masa lalu ketimbang kemungkinan terjadinya dominasi informasi dan opini oleh sekelompok orang (baca: pemodal dan atau kolaborasi antara pengusaha dengan oknum penguasa) yang mungkin terjadi.

Akibatnya, kita barangkali dapat merasakan bahwa saat ini kita terjebak ke dalam suasana euforia yang melahirkan paradoks, yaitu kebebasan itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat mengikat.

Berlindung pada jargon kebebasan pers, media dengan enteng memberitakan berbagai informasi yang sebetulnya kurang layak dan tidak dibutuhkan publik. Wartawan, kurang memperhatikan keakuratan berita dan tidak cermat memilih sumber berita yang layak dipercaya.

Prinsip cover both side pun sering terabaikan. Apalagi, di tengah menjamurnya perusahaan media pascareformasi yang menyebabkan persaingan antarmedia menjadi sangat ketat.

Dalam konteks inilah, menjadi sangat penting bagi kita untuk secara kritis melihat keterkaitan antara cara kerja wartawan, kode etik jurnalistik PWI, dan kepentingan publik.

Kode Etik Jurnalistik PWI Sebagai Pagar bagi Wartawan

Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ PWI) ditandatangani oleh 29 perwakilan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia pada 14 Maret 2006.

KEJ PWI memuat tugas dan kewajiban, sikap, serta prinsip dan cara kerja wartawan dalam mencari dan menyiarkan berita. Di samping itu, KEJ PWI pun memuat kepentingan serta hak sumber berita dan publik.

Tugas dan kewajiban, sikap, serta prinsip dan cara kerja wartawan mengambil porsi lebih dari setengah isi KEJ PWI, sedangkan kepentingan dan hak publik secara eksplisit hanya termuat dalam pasal-pasal sisanya.

Akan tetapi, secara implisit kepentingan dan hak publik termuat dalam seluruh pasal KEJ PWI karena sesungguhnya seluruh kerja wartawan secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan dan hak publik.

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk seperti yang termaktub dalam pasal 1 jelas menjamin kepentingan dan hak publik.

Publik tentu membutuhkan sikap wartawan yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam mendapatkan dan memberitakan informasi.

Wartawan Indonesia pun harus profesional dalam kerja jurnalistiknya; selalu menguji informasi; memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (pasal 2 dan 3); tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (pasal 4);

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban KEJ PWIahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku KEJ PWIahatan (pasal 5); Wartawan Indonesia pun tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap (pasal 6)

Pasal-pasal lainnya dalam KEJ PWI juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kerja wartawan. KEJ PWI dapat dikatakan sebagai pagar yang membatasi kerja wartawan agar selalu berada dalam jalur yang benar.

Pokoknya semua yang tercantum dalam KEJ PWI adalah hal-hal yang indah dan bila dilaksanakan dengan baik dan benar oleh wartawan Indonesia akan memberi andil dalam proses demokrasi di negara kita serta turut serta dalam upaya ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.

Kepentingan dan Hak Publik

Kepentingan dan hak publik seperti hak tolak, ketentuan embargo, dan off the record tercantum dalam KEJ PWI. Demikian pula ralat dan hak jawab. Pencantuman kepentingan dan hak publik dalam KEJ PWI menjadi sangat penting agar kerja wartawan tetap terkontrol oleh publik.

Kontrol publik sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis penguatan masyarakat madani (civil society) seiring dengan berkurangnya peran negara sebagai ciri negara demokrasi.

Manfaat bagi Publik

Publik akan mendapat manfaat besar dari pemberlakuan KEJ PWI hanya bila semua insan pers Indonesia, terutama wartawan, melaksanakan KEJ PWI sepenuhnya. Kenyataannya, kita masih kerap menemukan berbagai pelanggaran terhadap KEJ PWI yang dilakukan oleh wartawan.

Pemberitaan yang berlebihan (over dosage) tentang kasus-kasus pelanggaran susila yang dilakukan oleh beberapa media (terutama media pandang-dengar seperti televisi) dan banyak peristiwa lainnya menunjukkan bahwa masih banyak insan pers yang tidak mematuhi KEJ PWI.

Keadaan seperti sekarang memang mudah karena KEJ PWI memang hanya kode etik yang bersifat internal. Pelanggaran insan pers terhadap KEJ PWI pun hanya dinilai oleh Dewan Pers, kemudian sanksinya diberikan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers yang dapat saja bersifat subjektif.

Jadi, bermanfaat atau tidaknya KEJ PWI bagi publik tetap menjadi pertanyaan yang selalu mengusik pikiran publik.

About labarasi

Guru Matematika

Posted on Januari 1, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Komentar Dinonaktifkan pada Bermanfatkah Kode Etik Jurnalistik PWI bagi Publik?.

Komentar ditutup.

  • Back Link

  • %d blogger menyukai ini: