Penelitian: Teknik Penyiksaan Water Boarding Tak Efektif dan Melanggar Hukum

Metode interogasi pencabutan hak tidur, menelanjangi paksa dan merantai tahanan pada posisi tubuh yang menyakitkan adalah beberapa “teknik interogasi sempurna” yang disahkan pemerintah AS pasca peristiwa 11 September 2001. Bukan hanya tak etis, tapi dasar ilmiahnya juga melanggar hukum.

Masih ingat teknik interogasi water boarding? Teknik interogasi kontroversial ini adalah teknik penyiksaan tahanan dengan cara diikat tangannya. Lalu  wajah, termasuk mulutnya, ditutup, kemudian mukanya disirami  air. Akibatnya, si tahanan merasa seolah-olah sedang tenggelam. Lewat teknik ini, si tahanan diharapkan mengakui perbuatannya.

Baru-baru ini, tiga dokter yang mendukung Hak Asasi Manusia menerbitkan kritik tajam atas kebijakan teknik interogasi ini di Jurnal Science, Kamis (6/1/2011). Artikel itu merupakan hasil penelitian dan pengamatan berdasarkan pemeriksaan catatan kongres, dokumen Departemen Kehakiman dan CIA.

Ketiga dokter ini menemukan bahwa beberapa bukti yang digunakan untuk membenarkan “teknik interogasi yang disempurnakan” atau EITs (Enhace Interrogation Techniques) datang dari penelitian terhadap tentara AS yang menjalani pelatihan SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape).

Pelatihan tentara AS ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar selamat dari penangkapan dan menahan siksaan. Ahli medis yang terlibat dalam studi tersebut menyimpulkan EITs adalah “aman, legal dan efektif,” kata Scott Allen, seorang profesor kedokteran di Brown University.

Tapi pada pelatihan ini justru menyebabkan peningkatan dramatis pada hormon stres mereka dan gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan stress pasca-trauma.

Allen mengatakan, walaupun tentara diizinkan menghentikan latihan setiap saat, peningkatan hormon stres tersebut setara dengan stres orang yang didorong untuk melompat dari sebuah pesawat atau seorang pasien yang akan menjalani operasi pembedahan.

“Apalagi para peneliti tidak menaksir beban psikologis jangka panjang. Sebuah kegagalan serius”, kata Allen.

Apalagi, Departemen Kehakiman telah merevisi definisi penyiksaan pada 2002, yaitu memasukkan “bahaya psikologis yang signifikan pada jangka waktu yang lama. misalnya, penyiksaan yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.”

Phil Zimbardo, seorang pensiunan profesor Universitas Stanford yang telah menulis “Dampak Psikologis dari Hukuman Penjara dan Kekerasan berkata, ada banyak individu yang mengalami penderitaan yang sangat traumatis dan memikul efek pelatihan SERE, yang bagaimanapun sangat dekat dengan kemungkinan berada pada situasi penyiksaan.

Allen mengatakan, dokter profesional yang mengawasi penggunaan EITs terlibat dalam tindak pidana karena mereka gagal melakukan intervensi atau melaporkan kasus-kasus sakit parah maupun penganiayaan yang disengaja.

Allen mencontohkan, psikolog dan psikiater tidak secara menyeluruh mencatat gejala trauma, mereka bahkan menyarankan Departemen Pertahanan untuk menggunakan pendekatan interogasi yang dapat mengeksploitasi kerentanan tahanan, seperti ketakutan pada ular.

Dokter-dokter yang diwajibkan untuk merawat para tahanan juga melanggar standar internasional untuk mendokumentasikan akibat yang merugikan dari penyiksaan, lanjut Allen.

Allen telah bekerja sama dengan rekan seprofesinya di Perkumpulan Dokter Peduli Hak Asasi Manusia untuk mengevaluasi 11 tahanan yang dibebaskan tanpa dakwaan. “Mereka menunjukkan angka sangat tinggi pada gangguan stres pasca-trauma, dan kecemasan yang telah menghancurkan kehidupan mereka, Ini benar-benar menempatkan noda hitam pada profesi dan negara,” tegasnya.

Zimbardo menyatakan, penyiksaan bukanlah cara yang efektif untuk mengumpulkan data intelijen. “Dibanding cara kerja polisi, dimana detektif membangun hubungan sosial dan sering mendapatkan pengakuan tanpa penyiksaan fisik. Tim interogasi rahasia justru mengasingkan tahanan dan menjabarkan informasi yang tidak dapat dipercaya,” katanya.

“Contoh, seorang tahanan Libya Ali Mohamed al Fakheri,  yang dikenal dengan nama Ibn al-Shaykh al-Libi  yang diduga terkait al-Qaidah memberikan pengakuan palsu di bawah penyiksaan bahwa ada senjata pemusnah massal di Irak, alasan utama invasi AS ke Irak yang sampai saat ini tidak terbukti,” tambah Allen.

Karenanya, Allen dan rekan-rekannya mengusulkan sebuah pedoman untuk membatasi praktik penyiksaan. Mereka mendorong dokter militer untuk melaporkan semua kasus penyiksaan dan mematuhi standar etika medis sipil.

Mereka juga merekomendasikan agar para ilmuwan tetap terpisah dari rantai komando militer, badan intelijen, dan  pihak keamanan lainnya. Kelompok-kelompok independen tersebut menggunakan peraturan internasional untuk memonitor dan menyelidiki pelanggaran kode etik pada profesi kedokteran.

“Para ilmuwan yang bekerja pada pemerintah harus memiliki otonomi yang cukup sehingga dalam bekerja mereka bisa mempertahankan integritas dan tidak terlalu dipengaruhi oleh tujuan jangka pendek kebijakan pemerintah, militer, atau badan intelijen,” pungkas Allen. (LiveScience/Sabili)

Iklan

About labarasi

Guru Matematika

Posted on Juni 2, 2011, in Ilmu Pengetahuan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Back Link

  • %d blogger menyukai ini: